Enam Mafia Tanah ini Palsukan Surat DJKN dan HGB, Negara Rugi Puluhan Milyar  

KAB.BOGOR, - Polres Bogor berhasil lakukan pengungkapan terhadap para pelaku mafia tanah yang memperjual belikan aset negara hingga akibatkan kerugian terhadap korban dan negara mencapai 15 milyar rupiah.

Kapolres Bogor, AKBP Dr. Iman Imanuddin, S.H., S.I.K., M.H, dalam konferensi persnya mengungkap bahwa dalam tiga pengungkapan yang kita lakukan terhadap kasus mafia tanah ini, berhasil kita amankan sebanyak 6 orang tersangka.

Baca juga: Kominfo-Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19

Pengungkapan ini berawal dari adanya Laporan Polisi pada tanggal 02 November 2021 yang dibuat oleh saudara Ahmad Khoerurizal atas pemalsuan surat dari DJKN RI Perihal Permohonan Penerbitan SKPT dan Buka Blokir. Atas laporan tersebutlah kita lakukan penyelidikan yang kemudian dari hasil penyelidikan yang di lakukan tersebut berhasil kita amankan 2 orang tersangka berinisial AS (54)  dan DH (44).

Yang mana modus para tersangka dalam melakukan aksinya tersebut yaitu dengan melakukan pemalsuan surat-surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan SHGB No 1914. Surat palsu yang seolah-olah diterbitkan oleh DKJN ini digunakannya untuk membuka blokir di BPN Kabupaten Bogor, serta terkait objek tanah milik negara yang mereka jual kepada pembeli/ korban.

Baca juga: Bupati Pangandaran Didampingi Kapolres Ciamis Meninjau Pelaksanaan Vaksinasi Merdeka untuk Anak di SDN 1 Babakan Pangandaran

Atas pengungkapan tersebut kami pun melakukan pengembangan kembali dan berhasil mengamankan para pelaku mafia yang juga melakukan pemalsuan dokumen DKJN dan jual beli aset milik negara yakni RF (54), AS (54), DH (44) dan IA (34).

Dari pengungkapan yang kita lakukan tersebut berhasil kita amankan barang bukti berupa 1 lembar surat direktorat pengelolaan kekayaan negara dan sistem informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, 1 lembar surat tanda terima Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan sistem Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, 1 bundel berkas surat permohonan penerbitan SKPT dan buka blokir , 2 buah CPU, 1 buah laptop, 1 buah sprinter, 1 buah keyboard, 1 Flasdisk, surat tanda terima uang senilai 5 Milyar, PPJB, surat kuasa , surat tanda terima BPN, foto copy surat DJKN, surat jawaban atas somasi dan 1 lembar foto copy surat S-715/KN.5/2017 tanggal 17 Mei 2017.

Baca juga: Surat Permintaan Klarifikasi pada Sekjen Kemenkes Bocor, Ombudsman RI Berikan Penjelasan

Atas perbuatannya beberapa tersangka akan kita jerat dengan pasal  263 ayat 1-2 , yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Dan beberapa pelaku lainnya ada yg kita kenakan dengan pasal penipuan yakni pasal 378 dengan ancaman hukuman paling lama 4 tahun, tutupnya. (***)