Bahas Mutu dan Kualitas Pendidikan, Bupati Bogor: Guru Penggerak Sangat Penting

KAB.BOGOR, - Bupati Bogor bersama Direktur Pendidikan Profesi Guru Kemenristek Dikti lakukan audiensi mengenai pentingnya guru penggerak dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, di Ruang Serbaguna 1 Setda, Kamis (6/1). Bupati Bogor berharap guru penggerak bisa jadi pemimpin yang dapat mewujudkan generasi unggul di masa depan.

Bupati mengungkapkan bahwa tidak akan ada generasi unggul seperti ini, jika tidak ada guru. Karena guru penggerak memiliki kelebihan di mana metode pembelajarannya dengan menciptakan pembelajaran yang berpusat kepada murid. Guru penggerak mampu menggerakkan komunitas belajar guru di sekolah dan di wilahnya serta dapat menemukan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila atau berjiwa nasionalis.

Baca juga: Hari Meterologi Dunia ke-72, Dwikorita: Sekolah Lapang Iklim BMKG Bantu Petani dan Nelayan untuk Tangguh

“Apa yang ada di Pancasila harus kembali diajarkan, sebab anak sekarang kiblatnya ke gawai, apalagi ditambah dua tahun selama pandemi metode pembelajaran yang kita lakukan daring sehingga anak-anak ketergantungan kepada gadget, sehingga diperlukan inovasi agar mereka tidak ketergantungan kepada gawai, kita harus memperbaiki kondisi ini. Tentunya memerlukan orang yang mau mencurahkan jiwa dan raganya untuk dunia pendidikan salah satunya guru penggerak yang senantiasa mengabdikan dirinya untuk menciptakan pelajar yang nasionalis, ” ungkapnya Bupati Bogor, Ade Yasin.

Ade Yasin menambahkan, di Kabupaten Bogor untuk membudayakan kearifan lokal dilakukan melalui program “Kamis Nyunda” artinya setiap hari Kamis harus ada muatan lokal bahasa Sunda karena Kabupaten Bogor bagian dari Jawa Barat. 

Baca juga: Kasal Mewisuda Lulusan D-3, S-1, dan S-2 Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut

“Walaupun di dalamnya ada Batak, Padang, Jawa dan lainnya, tapi kita harus budayakan kearifan lokal, Bahasa Sunda merupakan muatan lokal untuk mengimbangi bahasa lain, minimal kita kuasai tiga bahasa yakni bahasa daerah, Bahasa Indonesia dan Inggris. Guru penggerak sudah ada komunitasnya yakni Komunitas Belajar Guru Penggerak (KBGP), mudah-mudahan jadi wadah dan pengembangan diri dan ajang silaturahim dalam mengembangkan pendidikan di Kabupaten Bogor, ” tegasnya.

Lanjut Ade Yasin menerangkan, berbicara pendidikan dirinya tidak hanya fokus pada sekolah negeri tetapi juga pada sekolah swasta. Melalui Program Bogor Cerdas, ia berusaha bersikap adil terhadap lembaga pendidikan baik swasta maupun negeri, sehingga bantuan pendidikan yang diberikan tidak sebatas untuk sekolah negeri tetapi swasta bahkan madrasah, tahun 2021 ada sekitar 200 lembaga pendidikan yang ia bantu melalui program pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) maupun rehab. 

Baca juga: Menkominfo Adopsi Teknologi Dorong Tingkatkan Keterampilan Digital

“Kami tidak hanya memperhatikan sekolah negeri saja tetapi swasta pun berkontribusi besar terhadap pendidikan jadi tetap kita perhatikan. Kami ingin memperlakukan mereka sama antara negeri dan swasta karena semuanya tujuannya mendidik anak-anak menjadi generasi yang lebih intelektual dan lebih pintar, ” tandasnya.

Di tempat yang sama, Direktur Pendidikan Profesi Guru Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Temu Ismail menambahkan bahwa program pendidikan guru penggerak diharapkan dan dicanangkan dalam penyiapan kepemimpinan dalam jabatan pengawas dan kepala sekolah, guru penggerak mempunyai standar kompetensi yang ditetapkan Permendikbud. Dengan program guru penggerak mulai dari seleksi administrasi, substansi hingga wawancara sangat ketat selama 9 bulan. Program itulah ke depan untuk penyiapan calon-calon pemimpin dalam satuan pendidikan untuk diberikan tugas sebagai kepala sekolah atau diangkat jabatan pengawas sekolah maupun guru pamong dan profesi guru lainnya.

Baca juga: Program Merdeka Belajar Lindungi Kepunahan Bahasa Daerah

“Ada sekitar 114 lulusan guru penggerak di Kabupaten Bogor diharapkan bisa berdaya dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Kabupaten Bogor. Perlu sinergi kebijakan pusat dan daerah karena kita tahu kewenangan kepegawaian PAUD dan pendidikan dasar kewenangannya ada di kabupaten/kota sedangkan SMA dan SMK ada di provinsi. Sehingga kedatangan kami ini untuk bersinergi agar para guru penggerak dapat diberikan penugasan sebagai kepala sekolah yang tentunya sudah memenuhi persyaratan, ” tutur Ismail. (***)